Advertisement
| sejarah hukum administrasi negara: Hukum Administrasi Negara Drs. Sunarto, SH, M.Si., 2015-08-10 Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara adalah kaidah hukum yang mengatur tindakan pemerintah dalam menjalankan kewenangannya, agar dengan kewenangan tersebut pemerintah dapat melakukan berbagai tindakan untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat tanpa bertindak sewenang-wenang. Pada perkembangannya, Hukum Administrasi Negara dengan menekankan pada fungsinya membatasi kekuasaan pemerintah sudah dianggap ketinggalan, sebab apa yang terjadi di samping memberikan pembatasan, hal yang tidak kalah pentingnya dari itu adalah pembebanan berbagai kewajiban kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Buku ini menyajikan bahasan untuk memahami konsep-konsep dalam hukum administrasi negara secara umum. Selain itu, upaya pemahaman agar kontekstual dilakukan dengan menyajikan praktik administrasi negara di Indonesia |
| sejarah hukum administrasi negara: Hukum Administrasi Negara W. Riawan Tjandra, 2021-03-31 Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur fungsi pemerintah (Hukum Administrasi Negara Heteronom) dan sekaligus terdiri dari serangkaian norma hukum yang diciptakan oleh pemerintah (Hukum Administrasi Negara Otonom). Para ahli melihat semakin pentingnya Hukum Administrasi Negara untuk menjaga tegaknya pilar negara hukum (rechtstaat dan rule of law). UUD Negara RI 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum tanpa memberikan atribut rechtstaat seperti di masa lalu. Dengan demikian, meskipun secara historis Hukum Administrasi Negara di Indonesia tumbuh di atas fondasi sistem negara hukum rechtstaat, namun, dapat diisi dan dilengkapi dengan prinsip-prinsip rule of law. Substansi bukum ini memadukan konsep-konep Hukum Administrasi Negara baik yang berkembang di atas fondasi rechtstaat di Eropa maupun di atas fondasi rule of law di Anglo Saxon. |
| sejarah hukum administrasi negara: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Dr. Merlien Irene Matitaputty, S.H., M.H , Dr. (C). Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.M , Harly Clifford Jonas Salmon, S.H., M.H , Dr. Miracle Soplanit, S.H., M.H , Wahyu Ramadhani, S.H., M.H., CPM , Josef Mario Monteiro, S.H., S.IP., M.H , Dr. Dezonda R. Pattipawae, S.H., M.H., C.MK , M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D , 2024-07-26 Buku ini menyajikan amalik komprehensif tentang prinsip, koraap, dan perkembangan hukuis administrasi negara. Ditulis dengan gaya bahasa yang formal dan akadeisis, buku in dirancang untuk menjadi panduan bagi mahasiswa hukuns, prakthi, dan siapa saja yang tertarik dengan dinamika administrasi negara Pada bagian awal, buku ini mengulas sejarah dan perkembangan hukum administras Di Belanda, hukum administrasi awalnya digabung dengan hukum tata negara di bawah istilah stout en administratief recht. Berbeda dengan Prancis, yang memisahkan hukum administrasi sebagai bidang tersendiri. Pembaca akan memahami perbedaan antara dua istilah Belanda, yaitu bestuursrecht dan alministratiefrecht, serta bagaimana kedua stilah ini diterjemahkan dan dipahami oleh para sarjana Indonesia. Bagian selanjutnyamenjelaskan definisi dan ruang lingkup hukum adrenstrasi negara Pembaca akan diperkenalkan pada berbagai terjemahan atالل administratie seperti tata usaha, tata usaha pemerintahan, dan tata usaha negara, serta penerjemahan bestuur sebagai pemerintahan. Bab bab berikutnya menguraikan tentang peraturan-peraturan yang mengatur penyelenggaraan negara oleh aparatur negara untuk mencapai tujuan negara. Buku ini menjelaskan bagaimana hukum administrasi negara mencakup peraturan yang menungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, melindungi hak hak warga negara, dan melindungi admiinisaniasi negara itu sendiel dari tindakan yang tidak sesuat Dengan perkembangan konsep negara kesejahteraan (welfare state), buks in membahas bagaimana administrasi negara diberikan kewenangan luas, termasuk dalam legialasi. Tidak hanya peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif, tetapi juga oleh administrasi negara sendiri. Pembaca akan memahami bahwa hukum administrasi negara adalah kombinasi dari peraturan-peraturan yang mengatur tindakan pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara, baik yang dibentuk oleh legislatif maupun administrasi negara, selanjutnya, buku Ini memberikan wawasan mendalam tentang peran dan tanggung jawah administrasi negara dalam negara hukum modern, menunjukkan bahwa pembentukan peraturan oleh administrasi negara merupakan elemen esensial dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yangefektif. |
| sejarah hukum administrasi negara: Buku Ajar Hukum Administrasi Negara Dina Susiani, 2019-08-30 Hukum administrasi negara telah berkembang sejalan dengan gerak pemerintah mulai menata masyarakat. Dalam kaitan itu pemerintah menggunakan sarana hukum sebagai instrumen pengaturan. Sebagai perwujudannya, pemerintah mengeluarkan / melaksanakan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan keputusan-keputusan yang mengandung suatu larangan maupun berupa kebolehan (izin). Oleh karna itu, sejak awal, bahkan, sejak dahulu kala pemerintah telah terlibat atau telah menggunakan sarana hukum dalam penataan dan pengelolaan masyarakat. Dengan berkembangnya kehidupan masyarakat menyebabkan pula berkembangnya tugas-tugas pemerintahan yang dapat di lihat pada berbagai bidang urusan pemerintahan telah terjadi penumpukan aturan-aturan dan keputusan-keputusan pemerintah yang saling melengkapi, bahkan dapat pula bersifat mengubah karna terjadinya perubahan situasi dan kondisi dalam masyarakat. |
| sejarah hukum administrasi negara: Hukum Administrasi Negara Amelia Ayu Paramitha, Ibnu Sam Widodo , Fakhry Amin, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Hutrin Kamil, Mohamad Hidayat Muhtar, Achmad Taufik, Muhammad Aziz Zaelani, Saptono Jenar, Syaiful Anam, Ali Rahman, Suwandoko, Junaidi, Dika Yudanto , Dian Dewi Khasanah, Sirajul Munir, Hezron Sabar Rotua Tinambunan, Arie Yuliarti, Mardania Gazali, 2023-10-21 Buku ini merupakan kolaborasi dari berbagai penulis di bidang Hukum Administrasi Negara dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dalam Ilmu Hukum, salah satu cabang ilmu yaitu Hukum Administrasi Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika perkembangan hukum yang ada di negara kita tercinta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada. Buku ini dapat di gunakan sebagai acuan dalam perkuliahan Hukum Administrasi Negara sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus di tempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Buku ini juga dapat digunakan oleh pengajar atau pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara dalam menyusun materi perkuliahan selama satu semester. Tidak hanya untuk kalangan akademisi dan mahasiswa, buku Hukum Administrasi Negara ini juga bisa di jadikan literatur oleh masyarakat umum dalam memahami dan mendalam keilmuan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara. Buku ini terdiri dari 20 Bab yang terdiri dari Bab 1 Pengantar Hukum Administrasi Negara, Bab 2 Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka Hukum Nasional, Bab 3 Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Hukum yang Lainnya, Bab 4 Asas Asas Hukum Administrasi Negara, Bab 5 Sumber Hukum Administrasi Negara, Bab 6 Kewenangan, Bab 7 Sistem Hukum Administrasi Negara, Bab 8 Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan, Bab 9 Perbuatan Administrasi Negara, Bab 10 Keputusan Administrasi dan Proses Pembuatan Keputusan, Bab 11 Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Keputusan Administrasi, Bab 12 Pengawasan Administrasi Negara, Bab 13 Sanksi Administrasi Negara, Bab 14 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara, Bab 15 Proses Peradilan Administrasi Negara, Bab 16 Alternatif Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara, Bab 17 Aspek Hukum Pengujian, Bab 18 Good Governance, Bab 19 Hukum Administrasi Lingkungan dalam Pengelolaan Pertambangan, dan Bab 20 Tantangan dan Isu Kontemporer Hukum Administrasi Negara. |
| sejarah hukum administrasi negara: Pengantar Hukum Administrasi Negara Fajlurrahman Jurdi, 2023-10-01 Buku Pengantar Hukum Administrasi Negara ini ditulis secara lengkap dengan materi yang cukup padat. Terdiri atas lima belas bab dengan materi sebagai berikut: Pendahuluan, Sumber-sumber HAN, Wewenang Pemerintahan, Diskresi, AUPB, Pengawasan, Instrumen Pemerintahan, Regeling, Beleidsregel, Beleidovereenkomst, Beschikking, Het Plan, Perizinan, Jabatan, dan Peradilan Administrasi. Perbedaan buku ini dengan buku lain juga adalah soal cara pembahasannya yang sederhana dan mudah dipahami. Definisi dari ahli terdahulu dianalisis dan diuraikan secara lebih detail, kata per kata sehingga mudah dimengerti. Begitu juga dengan susunan pembahasannya yang diuraikan lebih ringkas dan runut. Buku ini membahas juga beberapa materi tentang jabatan, seperti menyerang kehormatan jabatan, jabatan sebagai perkakas publik, juga perkembangan mengenai keputusan, tindakan, ucapan dan laporan yang menjadi bagian dari objek kajian hukum administrasi negara. Buku ini wajib dimiliki oleh mahasiswa, advokat, akademisi, jaksa, hakim, dan para praktisi hukum. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia |
| sejarah hukum administrasi negara: BUKU AJAR: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Elidar Sari, 2014-01-01 |
| sejarah hukum administrasi negara: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Dr. Pandapotan Damanik, SH., MH, Dr. Henny Saida Flora SH., M.Hum., M.Kn., MH.Kes, Dwi Afrimetty Timoera, S.H., Μ.Η, Dr. Asep Deni, MM., COM., СВА, Raditya Feda Rifandhana, SH., MH, lan Aji Hermawan, M.H, Raditya Feda Rifandhana, SH, MH, Dr. Sumiyati, S.H., Sp1., M.Hum, Indah Susilowati, SH., MH, Rizky Wisudawan Katjong, S.H., M.H, 2024-05-18 Dalam buku ini, pembaca akan menemukan pembahasan mengenai berbagai topik penting dalam hukum administrasi negara, termasuk dasar-dasar teori hukum administrasi, fungsi dan wewenang administrasi negara, prosedur administratif, serta peran lembaga-lembaga negara dalam menyelenggarakan administrasi yang baik dan bersih. Selain itu, buku ini juga mengulas kasus-kasus dan contoh konkret yang relevan untuk memberikan gambaran praktis mengenai penerapan hukum administrasi negara di lapangan. |
| sejarah hukum administrasi negara: Pengantar Hukum Administrasi Negara Patih Ahmad Rafie, M. Martindo Merta, Junaidi, 2024-01-06 Buku 'PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA' adalah panduan yang menyelami konsep-konsep dasar serta prinsip-prinsip kunci dalam hukum administrasi negara. Dari fondasi filosofis hingga aspek konstitusional, buku ini menguraikan landasan pemikiran yang mendasari tata kelola pemerintahan. Pembaca akan diperkenalkan pada prinsip-prinsip krusial dalam administrasi negara, termasuk kewenangan, prosedur administratif, dan perlindungan hak asasi manusia, sambil memperkuat pemahaman dengan contoh kasus aktual dan interpretasi terbaru dari peraturan hukum yang relevan. Buku ini menjadi panduan penting bagi mahasiswa, praktisi hukum, pejabat pemerintahan, dan siapa pun yang ingin memahami esensi dari sistem hukum yang mengatur administrasi negara, memberikan pemahaman mendalam dalam kerangka kerja hukum yang berlaku dalam tata kelola pemerintahan. |
| sejarah hukum administrasi negara: Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara Anwar, S.Sos., M.A.P , Sifaul Amin, S.H., M.H., C.M, Galuh Kartiko, SH., M.Hum, Rani Maswati.,S.AN, M.Si, Ardhana Januar Mahardhani, S.AP., M.KP, Krismiyati., S.AN, M.Si, Zakiyudin Fikri, M.I.P, Parman Komarudin, SHI., MH.I, Sri Handayani., S.AN, M.Si, Faharudin, SH., MH, 2021-09-15 Adapun tujuan dari Buku ini adalah untuk memberi wawasan yang lebih baik bagi setiap pembacanya terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Supaya lebih mengerti tentang Hukum Administrasi Negara terutama dalam hal konseptual dan teori yang dipaparkan dalam pembelajaran mata Hukum Administrasi Negara. |
| sejarah hukum administrasi negara: Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., 2022-06-15 Banyak cara untuk memajukan ilmu hukum, termasuk menerbitkan karya tulis Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. dengan judul: Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara Tak ada yang meragukan perlunya buku semacam ini sebagai sebuah bahan acuan, pembanding, pedoman dan sumber bagi para hakim pada lingkungan peradilan dan dapat pula membantu semua pihak terutama dari kalangan akademisi, teoritisi, praktisi dan lain-lainnya yang ingin lebih mendalami secara intens, detail dan terperinci tentang Yurisprudensi Tata Usaha Negara yang digunakan sebagai sarana hukum untuk pembangunan Hukum Administrasi Negara dan yurisprudensi putusan pengadilan tata usaha negara. Tema-tema sentral utama yang dibahas dalam buku ini mencakup: Kerangka Konseptual dan Pembangunan Hukum Nasional; Pemberdayaan Putusan Pengadilan dalam Pembangunan Hukum Nasional; Hukum Administrasi Negara dan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; Pemberdayaan Yurisprudensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Pembangunan Hukum Administrasi Negara. |
| sejarah hukum administrasi negara: Sejarah Hukum Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum., 2016-09-01 Pemahaman mengenai sejarah hukum merupakan sumbangan penting terutama untuk pendidikan dan kajian di bidang Ilmu Hukum. Sejarah hukum ini dimaksudkan supaya terdapat pandangan yang lebih luas tentang hukum, khususnya hukum yang sedang berlaku berdasarkan pada sejarah hukum. Penyelidikan jejak sejarah membebaskan kita dari prasangka dan memengaruhi kita untuk tidak begitu saja menerima apa adanya, melainkan harus menghadapinya secara kritis. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group. |
| sejarah hukum administrasi negara: Hukum administrasi negara , 2007 On administrative law in Indonesia. |
| sejarah hukum administrasi negara: The Magic Of Thinking Big in Public Administration , 2024-07-26 Dalam dunia administrasi publik yang kompleks dan dinamis, berpikir besar menjadi kunci untuk menciptakan perubahan nyata. Buku ini mengajak pembaca untuk melampaui batasan konvensional dan melihat potensi yang luar biasa dalam sektor publik. Dengan menggabungkan kisah inspiratif dan wawasan mendalam, penulis menunjukkan bagaimana visi yang luas dapat mengubah kebijakan, memperbaiki layanan publik, dan memberdayakan komunitas. The Magic Of Thinking Big in Public Administration bukan sekadar bacaan, tetapi sebuah panggilan untuk bertindak menuju masa depan yang lebih baik dan lebih inovatif. Melalui strategi praktis dan contoh nyata, buku ini memberi alat dan motivasi bagi para pemimpin, manajer, dan staf administrasi untuk berani bermimpi besar dan mewujudkannya. Temukan cara untuk membawa perubahan positif dan berkelanjutan dalam administrasi publik melalui pemikiran yang berani dan kreatif. |
| sejarah hukum administrasi negara: Pengantar Hukum Indonesia Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H., dkk, 2024-01-01 Buku “Pengantar Hukum Indonesia” yang ada di tangan pembaca ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa-mahasiswi hukum, akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat pada umumnya yang ingin mempelajari hukum di Indonesia. Dengan demikian maka buku ini ditulis secara komprehensif ditulis ke dalam XVIII Bab. Yang terdiri dari Bab I: Pengantar Hukum Indonesia, Bab II: Hukum, Bab III: Sejarah Hukum, Bab IV: Politik Hukum Indonesia Bab V: Hukum Tata Negara, Bab VI: Hukum Administrasi Negara, Bab VII: Hukum Hak Asasi Manusia, Bab VIII: Hukum Pidana, Bab IX: Hukum Pidana Khusus, Bab X: Hukum Perdata, Bab XI: Hukum Dagang, Bab XII: Hukum Bisnis, Bab XIII: Hukum Internasional, Bab XIV: Hukum Adat, Bab XV: Hukum Agraria, Bab XVI: Hukum Islam, Bab XVII: Hukum Internet, dan Bab XVIII: Hukum Acara Di Indonesia. Buku ini berguna bagi; Mahasiswa/I Hukum, Praktisi Hukum, Pemerintah, DPR RI, dan Masyarakat Pada Umumnya. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana |
| sejarah hukum administrasi negara: Hukum Pajak di Indonesia M. Farouq, 2018-01-01 Buku ini diberi judul Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa hukum pajak itu merupakan hukum yang bersifat cross border law dan multidisipliner sehingga dalam menjelaskan kedudukan dan memahami maksud dari ketentuan hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan perpajakan harus mengaitkannya dengan bidang hukum lain sebagai satu kesatuan dalam sistem tata hukum nasional dan dengan melalui pendekatan ilmu administrasi dan akuntasi. Keterkaitan ilmu hukum dengan ilmu admininistrasi perpajakan, ilmu akuntansi, keuangan, dan ilmu hukum lainnya merupakan keniscayaan, agar dalam penerapannya menjadi sederhana dan efektif. Penerapan ilmu administrasi, akuntansi, dan ilmu keuangan dilakukan untuk melakukan penelitian dan analisa terhadap keberadan objek pajak berikut potensinya. Sementara, penerapan ilmu hukum umum lainnya, tidak dilakukan secara serta merta ke dalam hukum pajak, melainkan dengan melakukan penyesuaian dan modifikasi dengan berbagai cara seperti dengan memberikan pengertian, batasan, perluasan, dan pengecualian tersendiri terkait dengan subjek, objek, dan akibat hukum pajak yang sekaligus menjadikan hal- hal tersebut sebagai kekhususan yang berlaku dalam ilmu hukum pajak. Kekhususan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesesuaian dengan orientasi ilmu hukum pajak yaitu untuk menjalankan fungsi utamanya yaitu fungsi budgeter dan reguler. Dalam konteks ini, ilmu hukum pajak mempunyai dua aspek, yaitu aspek hukum administrasi perpajakan dan ilmu hukum pajak itu sendiri. Aspek hukum administrasi perpajakan merupakan seperangkat peraturan hukum yang mengatur dan mengikat tentang bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak dan fiskus beserta hubungan timbal balik keduanya terkait pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka merealisasikan target penerimaan negara dari sektor pajak (realisasi fungsi budgeter). Adapun aspek hukum pajak merupakan seperangkat hukum pajak materiel dan hukum pajak formil yang mengatur dan memberikan hak-hak hukum bagi wajib pajak maupun fiskus sehingga tercipta perlindungan hukum dan keadilan di bidang perpajakan (fungsi reguler). Buku Persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup |
| sejarah hukum administrasi negara: Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum, 2024-03-19 Mendalami studi Politik Hukum memiliki tantangan dan keseruan yang berbeda dari studi hukum tata negara pada umumnya. Politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum. Adanya praktik policy making dan policy executing di bidang hukum membuat politik hukum sebagai teori dapat digunakan untuk mengungkapkan policy evaluation, policy approximation, dan policy recommendation di bidang hukum. Jadi, politik hukum merupakan sistem ajaran tentang hukum sebagai kenyataan ideal dan riil. Dengan demikian, politik hukum telah menjadi disiplin hukum sendiri yang memiliki kekhasan karakteristik. Dalam buku ini diuraikan berbagai hal yang terkait dengan politik hukum. Pertama, tentang politik hukum sebagai studi ilmu hukum. Kedua, tentang politik hukum dan ruang lingkupnya. Ketiga, tentang cita negara dan cita hukum Pancasila. Keempat, tentang pembangunan sistem hukum nasional. Kelima, tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Terakhir, tentang politik hukum dan metode omnibus law di Indonesia yang saat ini populer dan menarik untuk dibahas. |
| sejarah hukum administrasi negara: Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 Regarding Marks and Geographical Indication = Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Fortuna Alvariza & Dezi Kirana, 2022-06-15 Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 Regarding Marks and Geographical Indication = Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis This book is in English and Indonesian = Buku ini Berbahasa Inggris dan Indonesia |
| sejarah hukum administrasi negara: PERKEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, 2025-02-21 Buku ini menawarkan pemahaman mendalam tentang dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia. Dimulai dengan pengenalan dasar Hukum Tata Negara, pembaca diajak menelusuri prinsip-prinsip konstitusi yang menjadi landasan kajian bidang ini. Pembahasan mengenai lembaga-lembaga negara disajikan secara komprehensif, memberikan gambaran jelas tentang struktur dan fungsi masing-masing institusi. Selain itu, buku ini mengulas sumber-sumber Hukum Tata Negara yang menjadi pijakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Topik mengenai pemerintah daerah dan otonomi daerah dibahas dengan detail, menyoroti pentingnya desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan. Tidak ketinggalan, peran lembaga kepresidenan, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip demokrasi dikupas tuntas untuk memberikan perspektif yang holistik. Menariknya, buku ini juga membahas dinamika partai politik dan proses pemilu di Indonesia, memberikan wawasan tentang mekanisme demokrasi yang berjalan. Dengan gaya penulisan yang informatif dan analisis yang tajam, buku ini menjadi referensi penting bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang Hukum Tata Negara Indonesia. |
| sejarah hukum administrasi negara: BUNGA RAMPAI KAPITA SELEKTA KENOTARIATAN Jilid 1 - Damera Press Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp. N., MRE, M.Hum., M.Kn., 2024-01-23 Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap mengenai materi-materi khususnya di bidang kenotariatan yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya. |
| sejarah hukum administrasi negara: PENGANTAR ILMU HUKUM Edy Sony, S.H., M.H, Opniel Harsana BP, S.H., M.Hum, Indah Susilowati, S.H, M.H, Dr.Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., M.H.Kes, Cartes Asbit Rangotwat, S.H., Μ.Η, Raditya Feda Rifandhana, S.H., M.H, DR. M. Husnu Abadi, S.H., M.HUM, Mutawakkil Ibnu Arif, S.H, Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si, Dr. H. Yusep Mulyana, S.H., M.Η, 2024-04-25 Ilmu hukum memegang peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat. Sebagai suatu disiplin ilmu, ilmu hukum tidak hanya mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga menggali prinsip-prinsip dasar, struktur, dan proses pembentukan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat mengenai konsep-konsep dasar ilmu hukum sangatlah penting. |
| sejarah hukum administrasi negara: Pengantar Hukum Indonesia Firdaus Renuat, Didik Suhariyanto, Padrisan Jamba, Roulinta Y Sinaga, Lenny Husna, Edi Haskar, Edy Sony, Jamurin, Rika Riyanti, Megawati Atiyatunnajah, Kartika Dewi Irianto, 2023-08-31 Buku ini juga mengupas berbagai bidang hukum, dari hukum administrasi negara, pidana, perdata, hingga hukum internasional. Setiap bidang dibahas dengan rinci, termasuk pengertian, perkembangan, asas-asas, dan contoh kasus yang relevan. Terakhir, buku ini membahas hukum lingkungan hidup, hukum adat, hukum bisnis, serta pokok-pokok hukum acara pidana dan perdata. Pembaca akan memahami pentingnya aspek-aspek ini dalam kerangka hukum Indonesia. |
| sejarah hukum administrasi negara: LAW Dra. Nanik Suratmi, M.Pd, 2021-11-05 Buku English for Specific Purpose: LAW ini tidak dimaksudkan untuk mengajarkan ilmu hukum pada para mahasiswa ; Ilmu hukum hanya digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran (instructional objective). Dalam proses pembelajaran, bahasa Inggris difokuskan pada tiga ketrampilan berbahasa, yaitu membaca, komunikasi verbal dan menulis. Membaca buku teks dalam bahasa Inggris merupakan masalah bagi para mahasiswa Indonesia. Pengertian sering terhambat karena mahasiswa kurang menguasai segi-segi linguistic seperti kosa kata dan kaedah bahasa Inggris. Dalam buku ini bahan bacaan dan dialog disadur dari buku-buku teks asli dan majalah ‘Reader Digests’. Penulis hanya memberi perubahan sedikit disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa Fakultas Hukum, dan pengembangannya meliputi pada pengayaan kosa kata istilah-istilah hukum, pemahaman mahasiswa akan isi bacaan, tata bahasa Inggris, dialog dan menulis. Latihan-latihan juga diberikan, sehingga setelah menguasai isi buku ini, sangatlah diharapkan para mahasiswa dapat memperluas pengetahuannya dalam bidang ilmu hukum. |
| sejarah hukum administrasi negara: Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital Afrizal Mukti Wibowo, Anik Iftitah, Putri Maha Dewi, Liza Dzulhijjah, Moh Ahza Ali Musthofa, Zora Febriena Dwithia H.P, Mahfudz Junaedi, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Pajar Pahrudin, Rumi Suwardiyati, Susilowardani, Deden Ardiansyah, Enis Tristiana, 2024-12-06 Transformasi teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hukum keperdataan yang menjadi fondasi hubungan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh R. Subekti, salah satu tokoh besar hukum perdata Indonesia, “Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan, yang sekaligus menjadi sendi kehidupan bermasyarakat.” Dalam konteks era digital, sendi-sendi tersebut kini mengalami pergeseran dan memerlukan penyesuaian agar tetap relevan dan berkeadilan. Dalam skala Internasional, Roscoe Pound pernah menegaskan bahwa “Law must be stable, and yet it cannot stand still.” Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum harus selalu relevan dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, melalui buku ini, para penulis berupaya mengupas isu-isu penting yang muncul akibat digitalisasi dalam ruang lingkup hukum keperdataan. Buku ini terdiri dari 13 bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh: (1) Transformasi Hukum Keperdataan di Era Digital, (2) Aspek Hukum Perjanjian di Era Digital, (3) Hukum Kepemilikan dan Digitalisasi Aset, (4) Perkembangan Hukum Jaminan dalam Ekonomi Digital, (5) Peran Hukum Keperdataan dalam Ekonomi Berbagi, (6) Keabsahan Bukti Elektronik dalam Sengketa Keperdataan, (7) Hukum Waris dan Inovasi Digital, (8) Pelindungan Data Pribadi dalam Konteks Hukum Keperdataan, (9) Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital, (10) Regulasi Kontrak Pintar (Smart Contracts), (11) Penerapan Teknologi dalam Layanan Jasa Hukum, (12) Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Kejahatan Siber, (13) Hukum Keperdataan dan Hak Digital. |
| sejarah hukum administrasi negara: Pengantar Ilmu Hukum Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H, 2024-01-01 Pengantar ilmu hukum (PIH) kerap dinamakan “encyclopaedia hukum” oleh dunia studi hukum, yaitu matakuliah dasar yang merupakan pengantar (introduction atau inleiding) dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. Tujuan pengantar ilmu hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya, memberikan suatu pandangan umum secara ringkas mengenai ilmu pengetahuan hukum, dan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dasar asas dan penggolongan cabang-cabang hukum. Buku ini menyuguhkan materi pembelajaran dan bahan diskusi bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai konsep-konsep, teori dan ruang lingkup pengantar ilmu hukum, asas dan sumber-sumber hukum, fungsi hukum, kedudukan doktrin sebagai sumber hukum, juga menjelaskan masalah pokok yang diatur dalam jenis-jenis lapangan hukum, mahzab ilmu hukum, menjelaskan teori-teori hukum, politik hukum nasional, dan penemuan hukum. Buku ajar ini tepat dijadikan buku pegangan utama bagi para mahasiswa fakultas hukum pada jenjang sarjana (S1) maupun pascasarjana (S2 & S3). Juga layak dibaca sebagai buku referensi bagi para peneliti dan akademisi, serta para praktisi yang berkecimpung di bidang hukum. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana |
| sejarah hukum administrasi negara: Hukum Perizinan : Teori Dan Praktik Di Indonesia M. Budi Mulyadi, Judul : Hukum Perizinan : Teori Dan Praktik Di Indonesia Penulis : M. Budi Mulyadi Ukuran : 14,5 x 21 Tebal : 194 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-7084-88-0 No. E-ISBN : 978-634-7084-93-4 (PDF) Terbitan : Februari 2025 SINOPSIS Buku ini disusun sebagai buku ajar untuk mahasiswa yang mendalami hukum perizinan, namun juga dapat digunakan sebagai referensi praktis bagi masyarakat umum dan pengusaha. Dengan pendekatan yang memadukan teori dan praktik, buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sistem perizinan di Indonesia, khususnya melalui mekanisme Online Single Submission (OSS). Setiap bab dirancang untuk menjelaskan secara sistematis mulai dari dasar-dasar hukum perizinan, sejarah perkembangan kebijakan dari era kolonial Belanda hingga masa kini, hingga prosedur teknis pengajuan izin usaha melalui OSS. Penjelasan yang mendalam didukung oleh ilustrasi, studi kasus, dan analisis hukum yang memudahkan pembaca memahami setiap tahapan perizinan. Tidak hanya membahas prosedur administratif, buku ini juga mengulas dampak hukum dari pelanggaran perizinan, jenis-jenis sanksi yang berlaku, serta studi kasus pelanggaran yang sering terjadi di sektor-sektor strategis. Pembaca diajak untuk memahami tidak hanya aspek legalitas, tetapi juga konsekuensi sosial dan ekonomi dari pengelolaan izin yang tidak sesuai aturan. Bagi mahasiswa, buku ini menjadi panduan penting untuk memahami dasar-dasar hukum dan kebijakan yang mengatur perizinan usaha di Indonesia. Sementara itu, bagi pengusaha, buku ini adalah referensi praktis untuk memahami bagaimana mengelola perizinan yang sesuai dengan regulasi, sehingga dapat meminimalkan risiko hukum dalam operasional bisnis. Buku ini juga memberikan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan sistem perizinan yang lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Pendekatan ini tidak hanya relevan bagi regulator dan pemerintah, tetapi juga memberikan wawasan bagi masyarakat umum yang ingin memahami arah kebijakan perizinan di masa depan. Apakah Anda seorang mahasiswa, akademisi, pelaku usaha, atau masyarakat umum? Buku ini adalah panduan lengkap yang menghubungkan teori dengan praktik, memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan peluang dalam sistem perizinan modern. Dilengkapi dengan pembahasan yang mudah dipahami dan relevan, buku ini menjadi solusi tepat bagi siapa saja yang ingin memahami dunia perizinan di Indonesia. |
| sejarah hukum administrasi negara: PERKEMBANGAN HUKUM DAGANG DALAM PERSPEKTIF GLOBALISASI Dr. Murni, S.H., M.Hum , Dr. Djulaeka, S.H., M.Hum, 2023-04-10 Wetboek van Koophandel (selanjutnya disebut WvK) yang diterjemahkan secara bebas dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) merupakan peninggalan pada masa penjajahan Belanda. Indonesia yang telah dijajah Belanda menyisahkan berbagai persoalan. Sebagai Negara yang baru merdeka dari penjajahan Belanda pada Tahun 1945 membawa pengaruh terkait adanya kekosongan hukum dalam berbagai hal, termasuk pengaturan dalam hubungan hukum yang sifatnya privat. Dalam hubungan hukum privat perlu dipahami adanya hubungan diantara orang perorangan, orang perorangan dengan badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Negara Belanda sebagai negara jajahan Perancis secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengaturan kepentingan hukum privat. Negara Belandan telah mengatur kepentingan hubungan privat melalui Burgelijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) atau diterjemahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdt.). berdirinya sebuah negara. sebuah Buku/kitab yang mengatur kebutuhan dari para pedagang pada saat itu. |
| sejarah hukum administrasi negara: Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan A. Junaedi Karso, 2022-04-11 Buku ini membagi pembahasannya dalam lima bab. Bab pertama membahas tentang pemerintahan sebagai pengantar untuk masuk pada bab-bab selanjutnya. Kemudian bab kedua membahas tentang hukum tata negara. Pada bab ketiga, buku ini membahas mengenai sistem negara dan pemerintahan. Kemudian dilanjut bab keempat yang mengkaji tentang lembaga-lembaga negara. Terakhir, bab kelima membahas tentang praktik hukum tata negara di Indonesia. Dalam masing-masing bab juga diuraikan lebih jauh dalam beberapa subbab. Tujuan buku ajar ini adalah sebagai buku pegangan mahasiswa program studi Ilmu Hukum Tata Negara, khususnya mata kuliah Ilmu Hukum Tata Pemerintahan/Negara. Meskipun demikian, buku ini juga dapat menjadi bahan bacaan atau acuan bagi siapa saja yang memiliki minat pada ilmu hukum tata negara/pemerintahan. Hal ini karena pembahasan dalam setiap bab buku ini cukup mendalam, sehingga sangat bermanfaat bagi yang ingin mengkaji tentang ilmu hukum tata negara/pemerintahan. |
| sejarah hukum administrasi negara: BUKU DISKRESI DALAM PEMERINTAHAN: HAK, BATAS DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA Dr. Julista Mustamu, S.H., M.H., Penulis: Dr. Julista Mustamu, S.H., M.H. ISBN: 978-623-500-940-7 Halaman: iv + 161 Ukuran: 15,5 x 23 Tahun terbit: 2025 Sinopsis: Dalam dinamika pemerintahan modern, diskresi menjadi alat penting bagi pejabat publik untuk merespons keadaan luar biasa dan mengisi kekosongan hukum demi kepentingan umum. Namun, di balik kewenangan istimewa ini, tersimpan tanggung jawab hukum yang besar. Buku ini mengulas tuntas hakikat diskresi, dasar hukumnya, serta batasan dan prinsip-prinsip yang membimbing penggunaannya, sehingga tidak melenceng dari nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Dengan menggabungkan teori hukum administrasi, pendekatan normatif, dan studi kasus aktual, buku ini menjadi panduan praktis dan reflektif bagi para pejabat pemerintah, mahasiswa hukum, akademisi, serta siapa saja yang peduli pada etika dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Diskresi bukanlah ruang bebas bertindak, tetapi lahan yang harus dijaga dengan kehati-hatian hukum dan kesadaran moral. Buku ini mengingatkan bahwa setiap keputusan pejabat selalu punya konsekuensi, baik konsekwensi hukum maupun yang bersifat politis. |
| sejarah hukum administrasi negara: State Administrative Law in Indonesia M. Zaenul Muttaqin, 2024-12-16 This book examines Indonesian laws regulating state administration, in other words, the relationship between the Indonesian government and its citizens. This book uses public administration science to explain state administrative law. It covers the historical evolution of state administrative law in Indonesia, the political and legal acceptance of the Universal Declaration of Human Rights in Indonesia as well as the ratification of the 2020 Omnibus Law reforms. It evaluates both the benefits and drawbacks of establishing laws through the Omnibus Law model, and the challenges of its adoption by the Indonesian statutory system. The book also examines state administrative law in other Southeast Asian countries, to provide a more nuanced understanding of how human rights implementation occurs in the respective legal regimes. Covering the legal reforms and changes to state administrative law in Indonesia, this book will be of keen interest to scholars of state administrative law, public administration, and constitutional law. |
| sejarah hukum administrasi negara: HERMENEUTIKA HUKUM ( Sejarah, Filsafat & Metode Tafsir ) Edisi Revisi Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H., 2014-09-17 Diskursus tentang hermeutika hukum, menurut Prof. Arief Sidharta, S.H., sebenarnya sudah lama dikenal dalam perkembangan ilmu pengetahuan yaitu bermula dari dunia ilmu sastra, teologi, filsafat, politik, dan baru masuk dalm ranah ilmu hukum di sekitar abad ke-20, khususnya melalui filsafat hukum. buku elementer yang patut ditelusuri tentang Hermeneutika Hukum adalh tulisan Gregory Leyh, Legal Hermeneutics (History, Theory, And practice), University Of california Press. |
| sejarah hukum administrasi negara: Reformasi Birokrasi Dalam Transisi Defny Holidin, , Eka Sri Sunarti, Desy Hariyati, 2017-01-02 Secara umum, buku ini mengulas perkembangan, perubahan, dan warna-warni reformasi birokrasi di beberapa daerah di Indonesia. Reformasi birokrasi dalam konteks transisi dibahas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam hal hubungan antara reformasi birokrasi dan inovasi sektor publik, praktik inovasi dalam kerangka hukum dan governance serta arah strategi inovasi yang berkesinambungan, serta regulasi dalam perkembangan inovasi di daerah. Secara khusus, buku ini menyajikan reformasi birokrasi dan inovasi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berhubungan erat dengan perkembangan masyarakat untuk menciptakan good governance di Indonesia. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup |
| sejarah hukum administrasi negara: Hukum Kepegawaian di Indonesia (Edisi Kedua) Sri Hartini, S.H., M.H. , Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H., 2022-08-18 Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Kepegawaian di Indonesia dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkini. Keistimewaan buku ini adalah penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahmi serta dapat mengkonstruksikan objek hukum kepegawaian dimulai dari Format Lembaga Kepegawaian Di Indonesia; Pengertian, jenis, kedudukan, kewajiban, dan hak Pegawai Aparatur Sipil Negara; Etika PNS; Netralitas PNS; Manajemen Kepegawaian; Manajemen Pegawai di daerah; Evaluasi Kinerja PNS; Prosedur Penjatuhan disiplin PNS; dan Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Manajemen Kepegawaian Indonesia. Harapannya, buku ini akan menjadi referensi dalam penerapan manajemen kepegawaian di Indonesia. Buku ini merupakan buku teks mata kuliah Hukum Kepegawaian Sasaran dari buku ini adalah mahasiswa hukum maupun administrasi negara, pegawai Aparatur Sipil Negara serta pemerhati hukum kepegawaian di Indonesia |
| sejarah hukum administrasi negara: Pembaruan hukum pidana Yesmil Anwar, Adang, 2008 On criminal law reform in Indonesia. |
| sejarah hukum administrasi negara: Sertifikat Hak Atas Tanah Adrian Sutedi, S.H. M.H., 2023-02-01 Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktik pemegang sertifikat tanpa jangka waktu tertentu dapat kehilangan haknya disebabkan gugatan pihak lain yang berakibat pembatalan setifikat disebabkan cacat hukum administrasi. Dengan adanya cacat hukum administrasi menumbulkan sertifikat ganda karena sertifikat tidak dipetakan dalam petaa pendaftaran rumah. Sengketa sertifikat ganda timbul karena adanya keberatan dari pihak yang dirugikan berupa tuntutan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterapkan oleh Pejabat Tata Usaha negara dilingkungan Badan Pertahanan Nasional, pengajuan keberatan bertujuan pemilik sertifikat dapat menyelesaikan secara administrasi untuk mendapat koreksi dari pejabat Tata Usaha Negara. Akibatnya sengketa sertifikat ganda kekuatan hukum sertifikat akan hilang. Untuk menyelesaikan sengketa sertifikat ganda akan ditempuh jalah musyawarah bila tidak ada kesepakatan dapat diselesaikan sepihak oleh Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional, jika para pihak masih tidak dapt menerima keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan keputusan kepemilikan hak atas tanah didasarkan pada putusan Peradilan Perdata, kewenangan membataklan atau mencabut suatu keputusan menjadi wewenang Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional. Buku ini akan menjelaskan apakah tujuan dikeluarkannya sertifikat hak atas tanah yang telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari para pembuat undang-undang dan bagaimanakah tujuan kekuatan yuridis sertifikat hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah di indonesia. |
| sejarah hukum administrasi negara: Analisis Kebangkrutan Perusahaan Makanan & Minuman Di Indonesia Dr. Abdul Karim, SE., MM., 2023-05-25 Tak banyak industri yang mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19. Krisis kesehatan dan perlambatan ekonomi telah menyebabkan sejumlah industri terpuruk (Mardjuni dkk, 2022). Salah satu yang masih bertahan adalah industri makanan dan minuman (mamin). Kondisi ini terlihat dari kinerjanya yang masih tumbuh positif dalam setahun terakhir. Pada kuartal I-2021, pertumbuhan industri ini mencapai 2,45%, salah satu yang tertinggi di sektor industri pengolahan (Nasmi & Afriyenti, 2021). Industri mamin memang bukan satu-satunya yang mengalami pertumbuhan dalam setahun terakhir. Industri kimia, farmasi dan obat tradisional serta industri logam dasar juga mengalami kinerja positif selama pandemi corona (Maddatuang dkk, 2021). Kedua sektor tersebut pun mampu mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi selama setahun terakhir. Walau demikian, hanya industri makanan dan minuman yang pertumbuhannya konsisten meningkat sejak kuartal II-2020. |
| sejarah hukum administrasi negara: Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia Zuhrah Zuhrah, Marco Orias, Muhammad Kamran, Maria Fransiska Owa da Santo, Ahmad Ahmad, Irsan Irsan, Kadek Dedy Suryana, Diah Pitaloka Hardiyanti, Jalil B, Hidayati Fitri, Nurul Adliyah, 2024-04-28 Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia ini disusun sebagai buku panduan komprehensif yang menjelajahi kompleksitas dan mendalamnya tentang ilmu hukum di indonesia. Buku ini dapat digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di bidang ilmu hukum dan diberbagai bidang Ilmu terkait lainnya. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan sebagai panduan dan referensi mengajar mata kuliah pengantar ilmu hukum indonesia dan menyesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Semester tingkat Perguruan Tinggi masing-masing. Secara garis besar, buku ajar ini pembahasannya mulai dari pengertian secara umum pengantar hukum Indonesia, cabang-cabang hukum positif dan umum secara mendasar, konsep dan teori hukum negara Indonesia, hukum Indonesia yang bertatanan hukum baru yang di indonesia, undang-Undang Dasar sesudah amandemen, asas konkordansi dan keselarasan. Selain itu materi mengenai ius constitutum dan bentuk-bentuk hukum juga di bahas secara mendalam. Buku ajar ini disusun secara sistematis, ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. |
| sejarah hukum administrasi negara: Majalah konstitusi , 2010 |
| sejarah hukum administrasi negara: Hukum Perdata Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, Kasiani, Muhamad Abas, Baren Sipayung, Arvita Hastarini, Qadriani Arifuddin, Sari Ratna Dewi, Avisena Aulia Anita, Nourma Dewi, Saptono Jenar, Indira Swasti Gama Bhakti, Femmy Silaswaty Faried, Rasyid Tarmizi, Mega Ayu Ningtyas, Rr. Yunita Puspandari, Anni Nur Rohmah, 2023-12-16 Buku ini menyajikan uraian tentang Hukum Perdata dengan penjelasan yang sistematis, terutama dalam konteks Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Pendekatan kontemporer terhadap sistem Hukum Perdata Indonesia menjadi fokus utama. Sejarah hukum selalu memperkenalkan kita pada dua pilar utama, yaitu Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Keduanya menjadi pondasi dalam sistem hukum global. Keberadaan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana semakin memperkuat struktur hukum di seluruh dunia. Buku ini merangkum berbagai aspek yang terdapat dalam Hukum Perdata dalam 17 Bab, yaitu Bab 1 Pengantar dan Sejarah Hukum Perdata; Bab 2 Pengertian, Sumber Hukum, dan Pembagian Hukum Perdata; Bab 3 Hukum tentang Orang; Bab 4 Perwalian dan Pengampuan; Bab 5 Hukum Keluarga dan Perkawinan; Bab 6 Hukum Waris; Bab 7 Hukum Testamen dan Hibah; Bab 8 Hukum Benda; Bab 9 Hukum Perikatan; Bab 10 Prestasi dan Wanprestasi; Bab 11 Perbuatan Melawan Hukum; Bab 12 Overmacht atau Force Majeur; Bab 13 Hukum Dagang; Bab 14 Perjanjian Hutang Piutang, Bab 15 Lelang; Bab 16 Lembaga Pembiayaan; dan Bab 17 Pembuktian dan Daluarsa. Dengan kehadiran buku ini, diharapkan dapat meningkatkan khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Perdata dan disiplin ilmu terkait. Oleh karena itu, buku ini dianggap sebagai panduan yang relevan bagi fakultas hukum di seluruh Indonesia. |
| sejarah hukum administrasi negara: Pengantar Hukum Indonesia Agus Riyanto, 2023-09-08 Buku ini mencoba memaparkan berbagai deskripsi terkait dengan Sistem Hukum, Sejarah Tata Hukum Indonesia, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pidana, Hukum Acara, dan Hukum Agraria. Secara keseluruhan, bab pertama hingga terakhir buku ini dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang dasar hukum, khususnya dasar hukum di Negara Indonesia. |
OpenAI
We would like to show you a description here but the site won’t allow us.
MSN | Personalized News, Top Headlines, Live Updates and more
MSN offers a customizable collection of trusted news, sports, entertainment, weather, and lifestyle content combined with popular services like Outlook and Skype.
MSN
MSN offers customizable news, sports, entertainment, weather, and more, integrated with Outlook, Facebook, Twitter, Bing, and …
Get to know MSN | Microsoft MSN
Stay up to date with MSN. Personalize your MSN feed by selecting topics and publishers that matter to you. With just a few clicks, …
MSN
MSN
Signing in and signing up with the new MSN
Signing into the new MSN is easy! Just sign in with your Microsoft account, personalize your experience on MSN and take that experience with you on every device, …
