Perjanjian Internasional

  perjanjian internasional: Pendidikan Kewarganegaraan ,
  perjanjian internasional: Kewarganegaraan ,
  perjanjian internasional: Perempuan & hukum , 2006 Gender equality for women in legal instruments as implementation of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in Indonesian legal system.
  perjanjian internasional: WICSTH 2021 I Made Suwitra, I Nyoman Nurjaya, Partiwi Dwi Astuti, Agus Darma Yoga Pratama, Robbi Rahim, 2022-06-06 1st Warmadewa International Conference on Science, Technology and Humanity will be an annual event hosted by Warmadewa Research Institution, Universitas Warmadewa. This year (2021), will be the first WICSTH will be held on 7 - 8 September 2021 at Auditorium Widya Sabha, Universitas Warmadewa Denpasar-Bali, Indonesia. In the direction of a new life order during pandemic COVID-19, Science, technology and humanity especially in ecotourism is a crucial topic to address, this is a momentum to bring together various critical views and thoughts from various fields of science related to strategies that can be done in developing and solving ecotourism resilience during pandemic COVID-19 in Science, technology and humanity study.The conference invites delegates from across Indonesian and is usually attended by more than 100 participants from university academics, researchers, practitioners, and professionals across a wide range of industries.
  perjanjian internasional: hukum international ,
  perjanjian internasional: Penghapusan Merek Terdaftar : Berdasarkan UU No. 15 tahun 2001 tentang merek dan UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis jo. Perubahan UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di hubungkan dengan TRIPs-WTO Dr. Dwi Rezki Sri Astarini, S.H., M.H., M.Si, 2021-11-30 Buku ini antara lain mengupas tentang pengaturan penghapusan merek terdaftar dan perlindungan hukumnya di Indonesia ditinjau dari Perundang-undangan yang telah ada terdahulu hingga undang-undang yang berlaku pada saat ini dan merupakan penyelarasan dengan TRIPS yang telah memengaruhi dan membantu terciptanya suatu kecenderungan yang umum kearah penyempurnaan perundang-undangan Merek baru yang merupakan revisi Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001.
  perjanjian internasional: Hukum Persaingan Usaha DR. Dayu Padmara Rengganis, S.H., M.H., 2021-04-14 Telekomunikasi telah mengubah peradaban umat manusia. Kehadiran secara fisik sosok manusia, dalam sepuluh tahun terakhir, untuk beberapa hal, tidak diperlukan lagi dan telah digantikan dengan bantuan teknologi telekomunikasi. Transaksi perbankan secara on line, transaksi jual beli melalui internet, sekolah jarak jauh, telemedication, e-ticketing, merupakan contoh-contoh yang sekarang telah lazim dilakukan oleh masyarakat luas baik di kota besar maupun di kota kabupaten. Pedagang sayur keliling, tukang becak, tukang pijit, penjual makanan di pinggir jalan, tukang jahit keliling, pedagang cindera mata, pengrajin batik, pengrajin gerabah, juga telah menikmati kemudahan menawarkan usahanya melalui internet, sms, BlackBerry, whatsapp, line, face book, twitter, dan media telekomunikasi lain yang sesuai dengan kebutuhannya. Pertumbuhan industri jasa telekomunikasi yang sangat besar di Indonesia, telah mengundang para investor asing untuk ikut menikmati pasar yang begitu besar, yakni hampir 250 juta pelanggan jasa telekomunikasi diakhir tahun 2012 yang lalu. Apabila kita asumsikan bahwa 250 juta pelanggan tersebut hanya mempunyai satu gadget dengan harga rata-rata 1 juta rupiah, maka saat ini terdapat pasar perangkat telekomunikasi yang nilainya sekitar 25 triliun rupiah. Disisi jaringan telekomunikasi, menurut Menkominfo, total belanja modal seluruh operator untuk perangkat telekomunikasi pada akhir 2012 mencapai 45 triliun. Dengan demikian, di bidang perangkat telekomunikasi terdapat opportunity sekitar 70 triliun rupiah yang saat ini dinikmati oleh pengusaha asing, oleh karena perangkat telekomunikasi tersebut sebagian besar masih diimpor.
  perjanjian internasional: Konvensi Maritim Nur Rohmah, Andi Prasetiawan, Winarno, 2019-01-01 Pada era perdagangan bebas saat ini arus keluar masuk barang termasuk penangkapan ikan yang terkadang sampai pada batas teritorial negara sering menimbulkan permasalahan.Hal in harus mendapatkan perhatian serius dari para akademisi untuk memberikan solusi agar pelanggaran wilayah teritorial negara tidak terjadi. Untuk itu maka penulis menerbitkan buku ini agar dapat menambah wawasan tentang hukum laut maupun konvensi maritim yang berlaku di dunia. Buku ini disusun dalam upaya memenuhi kebutuhan akan bahan refensi tentang hukum laut yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber belajar bagi mahasiswa, khususnya pada perguruan tinggi pelayaran di Indonesia dan diharapkan dapat menambah wawasan tentang konvensi maritim.
  perjanjian internasional: Explore Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jilid 2 untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Drs. Tijan, M.Si.; Drs. F.A. Sugimin, M.Kom., Buku EXPLORE PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA ini merupakan buku yang dikembangkan dengan pendekatan sains yang pasti akan disukai siswa, karena memiliki keunggulan sebagai berikut. Materi dan kegiatan dalam buku ini disusun dengan konsep 5M(Mengamati-Menanya-Mencoba-MenalarMengomunikasi/Membentuk Jejaring) yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan akan menuntun siswa dalam membentuk bangunan pengetahuannya. Adanya kegiatan dan proyek yang dilakukan secara berkelompok akan menciptakan komunikasi dua arah antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru maupun orang tua, serta siswa dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengasah sikap dan kepedulian terhadap lingkungannya. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari (character building). Buku ini membiasakan siswa menjadi kreatif dengan memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh, sehingga siswa terbiasa melihat dan menemukan berbagai alternatif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi pemecah masalah (problem solver).
  perjanjian internasional: Teori Hukum Dr. Mardani, 2024-01-01 Buku TEORI HUKUM: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer merupakan buku teks penting untuk matakuliah wajib pada tingkat Magister Hukum (M.H.) dan Magister Kenotariatan (M.Kn.) serta Magister Hukum Islam (M.H.I.), di lingkungan Perguruan Tinggi Umum maupun di lingkungan perguruan tinggi Agama Islam (PTAI). Bahkan di beberapa Perguruan Tinggi ada juga yang menjadikan matakuliah Teori Hukum sebagai matakuliah di tingkat Doktoral (S-3) ilmu hukum. Oleh karena itu, buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu mahasiswa fakultas hukum dalam mempelajari “Teori Hukum”. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan oleh para akademisi, peneliti di bidang hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas yang ingin memahami beberapa teori dalam bidang hukum. Sebagai buku teks kuliah, buku ini disusun berdasarkan Silabus yang penulis susun secara sistematis berdasarkan Silabus/Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana
  perjanjian internasional: Politik Hukum Kerjasama Penelitian Asing Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., 2021-03-25 Pembahasan buku ini mencakup beberapa permasalahan, yang berupa: Bagaimana implementasi dan perlindungan hukum kerjasama antara Peneliti Indonesia dengan Peneliti Asing dalam rangka pembangunan ekonomi di Indonesia; dan bagaimana prinsip-prinsip hukum umum yang dapat diberlakukan bagi penyelesaian sengketa kerjasama penelitian.
  perjanjian internasional: Dasar Hukum : Kajian Khusus Teori Hukum di Indonesia Diah Pitaloka Hardiyanti, Rahma Melisha Fajrina, Frans Reumi, Kadir Katjong, Loso Judijanto, Andi Annisa Nurlia Mamonto, M. Zamroni, Muh. Ishaq Iskandar, Emmy Febriani Thalib, Buku Dasar Hukum : Kajian Khusus Teori Hukum di Indonesia menawarkan pandangan komprehensif tentang dasar-dasar hukum di Indonesia. Dimulai dengan pengantar mengenai konsep dasar hukum dan sejarah perkembangannya, buku ini mengulas sistem hukum Indonesia, asas-asas hukum, dan hak asasi manusia. Setiap topik dibahas secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan kontekstual tentang bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan di Indonesia. Selain itu, buku ini juga membahas hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum kesehatan, memberikan wawasan tentang aspek-aspek spesifik dari sistem hukum nasional. Bagian terakhir menyoroti peranan Indonesia dalam hukum internasional, menggambarkan kontribusi negara dalam kancah global. Dilengkapi dengan contoh kasus dan analisis kritis, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum yang ingin memahami dan mendalami teori serta praktek hukum di Indonesia.
  perjanjian internasional: Dinamika Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan Prof. Em. Dr. Eddy Damian S.H, 2021-03-21 Banyak cara memajukan ilmu hukum, salah satunya yaitu dengan cara menulis buku Dinamika Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan ini. Tulisan-tulisan para pakar yang merupakan teman sejawat dan seprofesi yubiliaris di dunia pendidikan dan pengajaran, serta para anak didiknya dalam kurun waktu lima dekade selama mengajar di UNPAD dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Dipersembahkan dengan segala ketulusan hati kepada: Prof. Em. Dr. Eddy Damian S.H dan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung yang merayakan Dies Natalisnya yang ke-60. Artikel-artikel ilmiah yang secara inspiratif dimuat dalam buku ini sangat membantu dan bernilai guna untuk memahami hal-hal mendasar berkenaan ciri-ciri atau konsep yang menjadi pokok pembahasan tertentu tentang kedinamikaan hukum di Indonesia, dalam pembangunan yang berkelanjutan.
  perjanjian internasional: Hukum Tata Negara Ibnu Sam Widodo, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Josef Mario Monteiro, Mochammad Agus Rachmatulloh, Erma Nafi’atul Fuad EM, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Fuqoha, Asri Agustiwi, Fakhry Amin, Hutrin Kamil, Resma Bintani Gustaliza, Dara Pustika Sukma, Ashinta Sekar Bidari, Riana Susmayanti, 2023-08-24 Hukum Tata Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika perkembangan hukum di negara kita tercinta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada. Buku Hukum Tata Negara ini dapat digunakan sebagai acuan perkuliahan Hukum Tata Negara sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Buku ini juga dapat digunakan oleh pengajar atau pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dalam menyusun materi perkuliahan selama satu semester. Tidak hanya untuk kalangan akademisi dan mahasiswa, buku Hukum Tata Negara ini juga bisa dijadikan literatur oleh masyarakat umum dalam memahami dan mendalami keilmuan hukum khususnya Hukum Tata Negara. Buku ini spesial mengandung substansi 18 Bab yaitu Pengantar Hukum Tata Negara, Konstitusi dan Prinsip-Prinsip Konstitusi, Kedaulatan Negara, Pemisahan Kekuasaan, Negara Hukum, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Sistem Pemerintahan, Lembaga Negara, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah, Partai Politik dan Pemilihan Umum, Proses Pembuatan Perundang Undangan, Kewarganegaraan Indonesia, Konflik Antara Lembaga Negara, Konflik Antara Pusat dan Daerah, Peradilan Tata Negara, Perjanjian Internasional dan Konstitusi, Tantangan dan Perkembangan Terkini dalam Hukum Tata Negara.
  perjanjian internasional: Memahami Hukum Perdata International Di Indonesia Dr. Sugeng, S.P., S.H., M.H., 2021-01-01 Perdagangan bebas dan globalisasi telah mendorong interaksi yang semakin luas antara subjek-subjek hukum di berbagai negara. Kondisi ini membuka peluang dan tantangan baru akibat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berlangsung secara pesat. Kaidah dan teori Hukum Perdata Internasional (HPI) diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari hubungan dan peristiwa hukum yang di dalamnya terdapat unsur asing (foreign elements), baik karena personalitas para pihak maupun teritorialitas, yang menyebabkan dua sistem hukum dari dua negara atau lebih saling bersinggungan. Buku perseambahan Penerbit PrenadaMediaGroup
  perjanjian internasional: KERAHASIAAN BANK DAN PERPAJAKAN Dr.Tjia Siaow Jan,SE.,Ak.,MA,SH.,MH, 2022-09-21 Membaca buku ini, menampakkan kegalauan Penulis antara harapan optimisme dan kecemasan Penulis tentang ketidakpastian masa depan Kerahasiaan Bank dan Perpajakan. Masalah-masalah yang dikemukakan oleh Penulis adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan akses informasi keuangan atas rekening Wajib Pajak pada Lembaga Jasa Keuangan terkait dengan kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan?; 2. Bagaimana pelaksanaan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagai penerimaan negara Indonesia dari Sektor Perpajakan?; 3. Bagaimana konsep akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan atas rekening keuangan Wajib Pajak bagi penerimaan negara Indonesia dari sektor perpajakan?
  perjanjian internasional: Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU) H. Salim HS., S.H., M.S., H. Abdullah, S.H. (Notaris), Wiwiek Wahyuningsih, S.H., M.Kn., 2023-01-31 Tidak dapat dipungkiri di era globalisasi saat ini pembuatan kontrak merupakan suatu keniscayaan dalam lalu lintas bisnis, baik antara individu ataupun antara badan hukum. Buku ini mengupas secara jelas dan tuntas teori dan asas perancangan kontrak, kekuatan meningkat Memorandum of Understanding (MoU) secara hukum, dan jenis akta sebagai tempat dituangkannya isi kontrak. Pengetahuan yang baik tentang kontrak & Memorandum of Understanding (MoU) tentunya dapat mencegah para pihak yang bersangkutan mencantumkan klausul-klausul dalam kontrak yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Buku ini tidak hanya ditunjukan untuk kalangan akademisi fakultas hukum, program pascasarjana kenotariatan, namun juga untuk kalangan praktisi: konsultan hukum, advokat, notaris/PPAT, staf hukum perusahaan, pegawai pada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun kalangan pebisnis dan umum, yang terlibat dengan perancangan dan pembuatan kontrak dalam kegiatan bisnisnya sehari-hari. Keistimewaan buku ini - Memberikan pemahaman secara utuh dan jelas tentang teknik perancangan kontrak & Memorandum of Understanding (MoU) dalam bingkai ilmu hukum penyajian - Membuat contoh-contoh dokumen kontrak Memorandum of Understanding (MoU) yang pernah dibuat, tidak hanya berdimensi nasional, tetapi juga berdimensi internasional - Merujuk pada peraturan perundang-undangan terkini dan kaidah hukum kontrak internasional
  perjanjian internasional: Pengantar Hukum Indonesia Alexander Hery, S.E., M.Si., CRP., CFRM., FAAFM., 2024-07-11 Sejak Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka hingga sampai saat ini, pemerintah terus berusaha untuk mewujudkan hukum nasional. Pembangunan dan pembinaan hukum dalam negara Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan dan pembinaan hukum ini dimaksudkan agar dapat memantapkan hasil pembangunan yang telah dicapai sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan. Dalam pembangunan dan pembinaan hukum tersebut akan dilanjutkan usaha untuk: (a) meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum, yaitu melalui kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memerhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat; (b) memantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing; (c) memantapkan sikap dan perilaku para penegak hukum serta kemampuannya dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum serta aparat penegak hukum; (d) meningkatkan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu; dan (e) meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan bidang hukum. Usaha pembangunan dan pembinaan hukum tersebut akan diulas lebih dalam pada buku ini. Selain itu, buku ini juga mengulas sejarah tata hukum, politik hukum, dan hukum positif di Indonesia. Buku ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, khususnya bagi para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Pembahasan yang ada dalam buku ini disajikan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, lugas, dan mudah dipahami sehingga akan membantu para mahasiswa dalam mempelajari hukum Indonesia secara lebih mudah dan praktis.
  perjanjian internasional: Bisnis Global Dr.Hj.Amelia Setyawati,SH.,MM,Adelia Rahma,S.Pd.,M.Pd,Dieva Zahrotu Anfi,S.Pd.,M.Pd., Meskipun bisnis internasional sebagai disiplin ilmu masih relatif baru bisnis internasional Dalam praktiknya tidaklah baru. sebelum masehi, pedagang Venesia dan Yunani mengirim perwakilan mereka ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka titik Setelah itu, ekspansi besarbesaran dalam pertanian dan produk industri di Cina mendorong timbulnya sistem perdagangan internasional yang terintegrasi. pepatah yang mengatakan bahwa “Semua jalan menuju ke China”.
  perjanjian internasional: Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H., 2021-08-01 Tuntutan pengelolaan laut dan pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari serta peran manusia yang berhubungan langsung dengan sumber daya ikan sangat diperlukan Manusia merupakan salah satu unsur dari lingkungan hidup, tetapi perilakunya memengaruhi kelangsungan sumber daya alam dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Agar upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, guna menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan tetap terjaga dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan, diperlukan kerja sama antar-negara yang dituangkan dalam perjanjian internasional. Lemahnya penegakan hukum dalam konservasi sumber daya ikan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya disebabkan tidak tegasnya penerapan sanksi hukum perikanan, sehingga memengaruhi perlindungan konservasi sumber daya ikan. Mengakibatkan keberadaan, ketersediaan jenis-jenis ikan, serta keanekaragaman genetik ikan akan punah. Selain itu kecenderungan pemerintah lebih mendahulukan kepentingan ekonomi dibandingkan dengan pemanfaatan berkelanjutan dari jenis-jenis ikan serta terpeliharanya keanekaragaman genetik ikan. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama semua pihak dalam pengelolan perikanan yang bertanggung jawab berdasarkan asas: manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Buku ini disusun sebagai salah satu literatur yang digunakan dalam pembelajaran matakuliah Hukum Laut dan Hukum Perikanan. Buku ini mengkaji beberapa perjanjian internasional di bidang hukum laut dan perikanan serta implementasinya dalam hukum nasional Indonesia. Buku ini menjelaskan Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengaturan Konservasi Sumber Daya Ikan, Penegakan Hukum pada Konservasi Sumber daya Ikan dan Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Ikan yang Mendukung Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Ikan, Semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat yang tertarik mempelajari hukum laut dan hukum perikanan. Buku persembahhan penerbit PrenadaMediaGroup
  perjanjian internasional: Foreign Policy Riant Nugroho, 2022-04-08 Kebijakan Luar Negeri (KLN) Indonesia sudah saatnya memasuki tahap baru. Pertama, karena tidak cukup berhenti di kajian ‰ÛÏdiplomator‰Û�, tetapi ke ‰ÛÏnegosiator‰Û�, dan masuk ke ‰ÛÏregulator‰Û�. KLN harus mampu meregulasi tatanan global. Bagaimana? Diperkenalkan KLN Level 4‰ÛÓbukan ‰ÛÏIndustri 4.0‰Û�. Buku ini juga membawa khazanah kebijakan publik luar negeri dari ‰ÛÏrealisliberalis-strukturalis‰Û�, sampai menjelajah hingga ‰ÛÏblack-swan‰Û�. Kedua, karena hari ini, setiap kebijakan publik suatu negara, apalagi negara kelas G-20 seperti Indonesia, adalah Kebijakan Luar Negeri, karena memengaruhi kebijakan negara lain di kawasan dan dunia. Dus, Kebijakan Luar Negeri hari ini tidak cukup dikembangkan di atas alas keilmuan hubungan internasional saja, namun dengan cara mengkapitalisasi keilmuan kebijakan publik secara luas.
  perjanjian internasional: Perlindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis Dalam Hukum Merek Indonesia Dr. Rahmi Mulyati,S.H.,M.H., 2023-07-01 Buku Politik Hukum yang ada di tangan pembaca ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya di bidang politik hukum di Indonesia. Dengan demikian, maka buku ini ditulis secaara komprehensif baik politik hukum di bidang ketatanegaraan, politik hukum pidana, politik hukum perdata, dan bahkan politik hukum Islam. Yang mana ditulis menjadi 17 bab sebagai berikut: Bab I Politik Hukum; Bab II Politik Hukum Nasional; Bab III Negara Hukum; Kekuasaan dan Konstitusi; Bab IV Teori Negara Hukum Demokratis; Bab V Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang; Bab VI Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia; Bab VII Politik Hukum Hak Asasi Manusia; Bab VIII Politik Hukum Otonomi Daerah; Bab IX Politik Hukum Tindak Pidana Korupsi; Bab X Politik Hukum Narkotika; Bab XI Politik Hukum Terorisme; Bab XII Politik Hukum Agraria; Bab XIII Politik Hukum Minyak dan Gas Bumi; Bab XIV Politik Hukum Minerba; Bab XV Politik Hukum Pers di Indonesia; Bab XVI Politik Hukum Islam di Indonesia; dan Bab XVII Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia
  perjanjian internasional: MENGENAL MAHKAMAH KONSTITUSI: Teori, Gagasan, & Pembentukan Peradilan Konstitusi, Wewenang MK, Constitutional Question, Acuan Dasar MK Josef Mario Monteiro., S.H., S.I.P., M.H, 2025-03-27 Mahkamah Konstitusi dibentuk oleh sejumlah gagasan teoretis dan dibekali kewenangan serta kewajiban konstitusional oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Tentu tujuannya adalah untuk menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, tegaknya prinsip demokrasi, dan terwujudnya pemenuhan rasa keadilan. Buku yang berjudul Mengenal Mahkamah Konstitusi ini, dimulai dengan menguraikan landasan teori sistem peradilan konstitusi yang dianut oleh negara-negara pada abad ke-21. Kekhasan dari peradilan konstitusi adalah pengujian produk hukum yang dikenal dengan judicial review. Secara khusus keberadaan peradilan konstitusi di negara RI tidak terlepas dari gagasan kosneptual dari para ahli hukum tata negara. Untuk menambah wawasan, maka uraian yang disajikan menjelaskan pula fungsi MK dari perspektif normatif dan praktik. Terkait dengan kewenangan MK mengawal dan menegakan konstitusi, demokrasi, keadilan, dan hak-hak konsitusional warga negara. maka pembahasan kritis atas kewenangan MK dalam buku ini tetap dalam kerangka akademis yang substansif. Buku ini sebagai salah satu rujukan yang berguna untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam lapangan Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Mahkamah Kontitusi.
  perjanjian internasional: HUKUM INDONESIA (SEBUAH PENGANTAR) Andi Arfan Sahabuddin, Liani Sari, Edmondus Sadesto Tandungan, Farida Tuharea, Elfran Bima Muttaqin, Irsan, Anwar, Gracesy Prisela Christy, Juwenie, Nur Hadijah Yunianti, Asher Tumbo, 2023-05-16
  perjanjian internasional: Filsafat Hukum Ketatanegaraan Asep Sapsudin, 2024-11-13 Dalam buku ini, kami memulai dengan pengantar filsafat hukum ketatanegaraan, yang mencakup definisi, ruang lingkup, serta pentingnya filsafat dalam pembentukan hukum. Sejarah dan perkembangan filsafat hukum ketatanegaraan juga diulas untuk memberikan konteks yang lebih luas. Selanjutnya, kami membahas sifat dan tujuan konstitusi, serta bagaimana konstitusi berperan dalam struktur hukum dan masyarakat.
  perjanjian internasional: Penelitian Hukum Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH.,M.Si, 2019-08-01 Sekalipun hukum itu adalah suatu ilmu, penelitian hukum tidak tunduk kepada atau menjadi bagian dan tersubordinasi atau mensubordinasikan diri ke dalam metode penelitian yang dikembangkan oleh ilmu pengetahuan lainnya, baik itu metode penelitian yang harus diikuti dalam bidang ilmu alam atau maupun metode penelitian dalam bidang ilmu sosial. Ilmu hukum tidak dapat dimasukkan ke dalam ilmu alam, maupun ilmu sosial.
  perjanjian internasional: Perempuan Dan Hukum Achie S. Luhulima, AD Kusumaningtyas, Anita Rahman, Anis Hamim, Brahmanie Hastawati, Debu Batara Lubis, Djaka Soehendera, Donny Danardono, Elly Fardiana Latief, Endang Sulistyaningsih, Erna Sofwan Sjukrie, SH, Fatimana Agustinanto, Haiyani Rumondang, Ignatius L. Madya Utama, S.J., Dr., Kristi Poerwandari, L.I. Nurtjahyo,, Maria Hartiningsih, Niken Savitri, Ninuk Mardiana Pambudy, Nuning S. Purwaningrum Hallett, Nurul Ilmi Idrus, Ph.D,, R.Toga Sihombing, SH.,, R. Valentina Sagala, Sinta Situmorang, Sulistyowati Irianto, Tapi Omas Ihromi, Zubaidah Djohar, M.Hum, Zulfa Djoko Basuki, SH, MH, Prof. Dr., 2006-08-01
  perjanjian internasional: HUKUM HUMANITER Dr. Budi Pramono, Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M., CIQaR, 2022-05-31 Sistematika dalam buku ini dibagi menjadi IX bab sesuai dengan pengelompokan masing-masing tema. Bab pertama buku ini menguraikan latar belakang dan rumusan masalah, serta dilanjutkan dengan membahas pengertian, tujuan dan sejarah perkembangan hukum humaniter, pengertian konflik bersenjata, macam, eskalasi, jenis dan sanksi terhaqdap konflik bersenjata. Bab ke empat dan ke lima membahas perang dalam pandangan hukum humaniter yang meliputi pengertian, penyebab dan perang dalam berbagai perspektif, serta sumber hukum humaniter. Bab ke enam dan ketujuh membahas prinsipprinsip yang berlaku dalam situasi perang serta hukum yang mengatur perang yang meliputi Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, konvensi Jenewa 1949 beserta dengan protokol Tambahan 1977, serta beberapa konvensi internasional lainnya yang mengatur larangan penggunaan jenis senjata tertentu. Buku ini juga membahas kejahatan internasional dalam pandangan hukum humaniter serta di tutup pembahasan khusus tentang hukum humaniter dalam perang di laut.
  perjanjian internasional: PENGUNDURAN DIRI DARI ANGGOTA ASEAN L. Ya Esty Pratiwi, S.H., M.H, 2024-10-24 Buku ini hadir sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi dalam hubungan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. ASEAN, sebagai sebuah organisasi regional yang telah berperan besar dalam menciptakan stabilitas, kemakmuran, dan kerja sama di antara negara-negara anggotanya, tidak terlepas dari berbagai tantangan dan dinamika internal maupun eksternal. Salah satu isu yang jarang dibahas namun memiliki implikasi yang signifikan adalah pengunduran diri suatu negara dari keanggotaan ASEAN.
  perjanjian internasional: “Dinamika Perlindungan HAM bagi Masyarakat Marjinal di Era Society 5.0” satria unggul wicaksana et all, 2021-04-13 Buku ini ditujukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran serta masukkan-masukkan strategis mengenai perlindungan HAM bagi masyarakat marjinal di satu sisi, dan memanfaatkan perkembangan tekhnologi di sisi yang lain. Buku ini terdiri atas 18 tema yaitu: Prolog oleh Muzaffar Syah Mallow, USIM berjudul Selamatkan Periuk Nasi Pekerja; Korupsi Transnasional & Oligarki: Studi Kasus Pada Sektor Kehutanan di Indonesia; Urgensi Pilkada 2020 Ditengah Pandemi Covid-19; Upaya Hukum Pemegang Surat Ijo Untuk Mendapatkan Sertifikat Hak Milik Dalam Prespektif Keadilan; Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Politik Uang Di Masa Pandemi Covid-19; Perlindungan Hukum Perempuan Dalam Perkawinan Online Saat Pandemi Covid-19; Tinjauan The Jakarta Principles dan Implementasi Pasal 6 dan 36 UNCAC Terhadap Independensi KPK Sebagai Lembaga Anti-Korupsi Di Indonesia; Keberadaan Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia : Suatu Hal Dilematis;
  perjanjian internasional: Pengantar Hukum Indonesia Umar Said Sugiarto, 2021-04-30 Hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum, karena itu hukum selalu diubah guna mengikuti perkembangan masyarakatnya. Apabila hukum tidak berubah maka hukum akan tertinggal oleh dinamika masyarakat (het recht hinkt achter de feiten aan). Di lain sisi hukum juga harus mampu menggerakkan dan melindungi kepentingan masyarakat secara adil supaya hidupnya menjadi aman, damai, dan sejahtera. Kesejahteraan masyarakat dan keadilan merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dengan diamandemennya UUD 1945 sebagai hukum dasar atau dasar hukum tertinggi sangat berpengaruh terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan serta penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Perubahan UUD 1945 mengakibatkan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya sebagai sumber hukum ikut menyesuaikan dengan ketentuan UUD 1945. Buku ini membahas secara cermat mengenai sejarah hukum, politik hukum, klasifikasi hukum, sumber-sumber hukum, bentuk peraturan perundang-undangan, kekuasaan kehakiman, dasar-dasar hukum positif Indonesia, dan asas-asas serta kewenangan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Dengan membaca buku ini diharapkan para mahasiswa dan pembaca mampu secara cerdas menganalisis dasar-dasar hukum dan sejarah perkembangan hukum nasional Indonesia, serta memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.
  perjanjian internasional: Pengantar Hukum Indonesia Firdaus Renuat, Didik Suhariyanto, Padrisan Jamba, Roulinta Y Sinaga, Lenny Husna, Edi Haskar, Edy Sony, Jamurin, Rika Riyanti, Megawati Atiyatunnajah, Kartika Dewi Irianto, 2023-08-31 Buku ini juga mengupas berbagai bidang hukum, dari hukum administrasi negara, pidana, perdata, hingga hukum internasional. Setiap bidang dibahas dengan rinci, termasuk pengertian, perkembangan, asas-asas, dan contoh kasus yang relevan. Terakhir, buku ini membahas hukum lingkungan hidup, hukum adat, hukum bisnis, serta pokok-pokok hukum acara pidana dan perdata. Pembaca akan memahami pentingnya aspek-aspek ini dalam kerangka hukum Indonesia.
  perjanjian internasional: Perampasan harta hasil korupsi: perspektif hukum pidana yang berkeadilan Supardi, 2018-01-01 Negara sebagai representasi warga negara atau masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Pengambilan uang negara secara melawan hukum oleh pelaku tindak pidana korupsi dan para pihak yang menikmatinya akan menghambat hak-hak warga negara (masyarakat) untuk mendapatkan pelayanan pembangunan dengan uang negara—yang diambil dan dinikmati secara melawan hukum—tersebut. Tujuan daripada penegakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain untuk menindak atau menghukum para pelaku tindak pidana korupsi, juga adalah dalam rangka penyelamatan aset/harta negara atau pemulihan kerugian (asset recovery) negara yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi. Buku persembahan penerbit Prenada Media
  perjanjian internasional: BUKU AJAR HUKUM KONTRAK Dr. H. Richard, S.E., S.H., M.Kn. , Drs. Agus Sudradjat, M.H., 2024-11-15 Pengetahuan tentang hukum kontrak sangat penting, karena kontrak merupakan dasar dari banyak hubungan bisnis dan personal. Dengan memahami hukum kontrak, seseorang dapat melindungi hak-haknya dan memastikan bahwa kewajiban-kewajiban dalam suatu perjanjian dipenuhi secara adil dan sesuai dengan hukum. Selain itu, pengetahuan ini membantu dalam mencegah sengketa dengan memperjelas ketentuan perjanjian dan memberikan pemahaman tentang konsekuensi jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan. Oleh sebab itu, buku ini hadir sebagai panduan mengenai prinsip-prinsip dan aplikasi hukum kontrak dalam sistem hukum. Buku ini membahas berbagai aspek penting dari hukum kontrak, mulai dari konsep dasar, seperti penawaran dan penerimaan, hingga isu-isu lebih kompleks seperti pelanggaran kontrak dan ganti rugi. Ditulis dengan bahasa yang jelas dan disertai dengan contoh kasus nyata, buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam bagi mahasiswa hukum, praktisi, dan siapa saja yang tertarik dengan topik ini.
  perjanjian internasional: Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal Prof. Dr. Muladi, S.H., Dr. Diah Sulistyani RS, S.H., CN., M.Hum., 2021-04-20 Berdasarkan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1946 jo. UU No. 73 Tahun 1958 yang merupakan “milestone” perkembangan hukum pidana Indonesia dengan “margin of appreciation and legitimation” yang di dasarkan atas penyesuaian terhadap kedudukan RI sebagai negara merdeka atau seluruhnya atau sebagian tidak dapat dilaksanakan atau tidak mempunyai arti lagi, maka dalam pembaharuan hukum pidana melalui RUU KUHP yang memiliki misi utama “Rekodifikasi Terbuka” pembenaran pembaharuan didasarkan atas Ideologi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, HAM dan asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Dalam hal ini aspirasi suprastruktural, infrastruktural, kepakaran dan aspirasi global sangat dipertimbangkan. Dalam proses tersebut penulis selalu mempertimbangkan pentingya semangat hukum (legal spirits) yang mendasari eksistensi suatu produk perundang-undangan pidana, yang harus dirumuskan dengan baik dan akurat. Tanpa pemahaman terhadap semangat hukum ini (yang tersurat dan tersirat dalam Rancangan Akademis, Konsiderans Undang-undang dan Penjelasan Umum Undang-undang) dan semata-mata hanya mendasarkan pada norma-norma batang tubuh dan substansi serta penjelasan pasal demi pasal suatu undang-undang, penegakan hukum tidak akan memadai hasilnya, karena semangat hukum selalu tidak “value free”, khususnya terkait dengan rezim politik yang berkuasa saat Undang-undang dibuat.
  perjanjian internasional: MITIGASI RISIKO POLITIK DALAM INVESTASI PENANAMAN MODAL (DIRECT INVESTMENT) Dr. Fitria Dewi Navisa, S.H., M.Kn, M.H., 2023-01-11 Investasi memiliki peranan penting dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi. Demikian juga kaitan investasi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan adanya investasi akan mendorong peningkatan produksi. Pada dasarnya masyarakat memiliki dua alternatif dalam melakukan investasi, yaitu direct Investment dan portofolio investment. Secara khusus, buku ini memberikan wawasan tentang model direct Investment, terutama dalam hal mitigasi risiko politik di dalamnya. Secara spesifik, direct investment, yaitu melakukan investasi langsung dengan mendirikan usaha yang dipilihnya di antara berbagai bidang yang ada. Direct investment diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Detailnya dikupas mendalam dan mendetail dalam buku ini sebagai referensi untuk masyarakat umum yang akan melakukan investasi penanaman modal, pemerintah, dan mahasiswa hukum yang mendalami bidang ini.
  perjanjian internasional: Manajemen Awak dan Anak Buah Kapal Prof. Dr. Drs. Capt. H.M. Thamrin AR, MM., 2025-04-23 Perkembangan dunia pelayaran di Indonesia memerlukan manajemen yang andal dan profesional. Dalam situasi terbatas akibat pandemi COVID-19, inovasi menjadi hal penting untuk tetap bergerak maju, meskipun dengan keterbatasan. Sebagai manusia, kita wajib berjuang dengan tetap bersandar pada ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan motivasi positif, kita dapat menciptakan karya inovatif, termasuk melalui tulisan ilmiah di bidang transportasi laut yang luas. Kontribusi ini berpotensi memperdalam pengetahuan sumber daya manusia di sektor kelautan. Buku ini, berjudul “Manajemen Awak Kapal dan Pengertian Kapal, Hukum Maritim, dan Jenis-Jenis Kapal”, dirancang untuk mahasiswa, taruna, dan profesional maritim. Bagian awal membahas manajemen awak kapal, mencakup pengertian kapal, peran nakhoda sebagai pemimpin, serta fungsi anak buah kapal (ABK) dan perwira. Sesuai Pasal 341 KUHD, nakhoda memiliki kekuasaan atas seluruh pelayar, sementara pekerja bongkar-muat atau pekerja sementara memiliki ketentuan khusus. Bab tentang hukum maritim mengupas aturan dan regulasi pelayaran, termasuk peran nakhoda, ABK, serta hubungan dengan pengusaha kapal. Berdasarkan “Ordonansi Kapal-Kapal 1935,” awak kapal mencakup nakhoda, perwira, ABK, dan pengurus muatan, sementara penumpang didefinisikan sebagai pihak yang membayar tambang. Buku ini juga menyoroti pentingnya buku harian kapal sebagai dokumentasi perjalanan dan operasional. Dengan pendekatan holistik, buku ini menjadi panduan praktis bagi pelaku industri maritim, akademisi, dan penggiat dunia pelayaran untuk memahami kompleksitas operasional dan hukum maritim secara mendalam.
  perjanjian internasional: Dasar-dasar Ilmu Hukum Dominikus Rato, 2021-08-01 Buku ini berisi tentang dasar-dasar ilmu hukum seperti konsep, asas, dan norma-norma hukum sebagai pengenalan kepada para pemerhati atau pembelajar hukum yang baru kuliah, baik mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, atau Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan, yang akan mendalami ilmu hukum sebagai sarana profesinya. Ada banyak sekali buku-buku tentang hukum seperti buku Pengantar Ilmu Hukum. Buku ini identic dengan buku Pengantar Ilmu Hukum, namun pembahasannya lebih luas dan beberapa perbedaan pemahaman selaras dengan paradigma hukum yang dianut oleh para pembaca buku ini, sekalipun tidak ada pembahasan khusus paradigma-paradigma hukum. Ada 3 paradigma yang menjadi sasaran pembahasan yaitu positivisme, historikisme, dan pluralism hukum. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
  perjanjian internasional: Buku Pendamping untuk Guru dalam Pembelajaran Hak Asasi Manusia Tingkat SMA/SMK Komnas HAM, 2017-06-07 Kami berharap kehadiran Buku Pendamping cetakan ke-2 dapat diterima masyarakat dengan baik dan bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan pemahaman HAM, terutama pemahaman HAM para Guru PPKn di tingkat SMA/SMK. Kami juga berharap buku ini bisa berguna bagi siapa saja yang ingin menciptakan pembelajaran HAM yang menyenangkan di tingkat SMA/SMK.
  perjanjian internasional: KATA-KATA KUNCI MEMPELAJARI ILMU HUKUM H, Riduan Syahrani,S.H., 2023-05-24 Tidak mudah untuk mendapatkan buku referensi yang memuat secara lengkap istilah-istilah hukum dengan maknanya yang benar dan bermutu dalam bahasa Indonesia yang ringan dan mudah dipahami. Buku ini adalah suatu karya tulis kontemporer tentang nomenklatur hukum yang sangat inspiratif, dengan artiannya sering dipakai dalam dunia ilmu pengetahuan hukum. Arti dan makna istilah-istilah ilmu pengetahuan hukum berhasil dihimpun dalam buku ini, sehingga setiap orang, baik para mahasiswa yang studi di bidang hukum, maupun siapa saja yang berminat mempelajari ilmu pengetahuan hukum, dapat dengan mudah dan cepat memahami apa arti dari suatu istilah hukum yang dicarinya.
Jennifer Nettles - Bohemian Rhapsody - YouTube
Jennifer Nettles and her band perform "Bohemian Rhapsody" by Queen live in concert on the CMT Next Women of Country Tour. ...more

Nettles, Jennifer Greatest Hits - YouTube Music
With the YouTube Music app, enjoy over 100 million songs at your fingertips, plus albums, playlists, remixes, music videos, live performances, covers, and hard-to-find music you can’t get...

Jennifer Nettles electrifies room with "Bohemian Rhapsody"
Apr 24, 2020 · From what Rare Country discovered, Nettles is pretty amazing no matter what she sings! Crowd members got to find out just how spectacular Nettles is at singing Queen’s 1975 …

VIDEOS | Jennifer Nettles
The official website for Jennifer Nettles. View tour dates, merchandise, and more.

“Freddie Would’ve Been Damn Proud” — Jennifer Nettles Takes ...
Jun 26, 2025 · The video of her performance was then uploaded on YouTube and got much attention. It has garnered 2.4M views and been showered by hundreds of positive comments …

Jennifer Nettles Puts Her Own Twist On "Bohemian Rhapsody"
Oct 4, 2018 · While we’ve all tried to cover it on karaoke, it’s fair to admit that Bohemian Rhapsody is hands down one of the hardest songs to cover. For an artist to even attempt it is often …

Jennifer Nettles Shines During ‘Bohemian Rhapsody ...
Mar 9, 2016 · Jennifer Nettles treated fans to a cover of Queen 's "Bohemian Rhapsody" during her tour stop on Saturday (March 5) in Grand Ronde, Ore., and she blew the audience away. …

Jennifer Nettles in Hammond, IN Bohemian Rhapsody Mar 18 2016
Subscribed 122 13K views 9 years ago Jennifer's fantastic cover of Bohemian Rhapsody...more

This Spin On The Classic 'Bohemian Rhapsody' By ... - apost
Oct 31, 2018 · While performing at the CMT Next Women of Country Tour, Nettles, with her band on backup vocals, burst into the familiar and beautiful opening lyrics of the song.

Jennifer Nettles Rocks “Bohemian Rhapsody” Like Never Before
Jul 11, 2024 · The audience, filled with anticipation and excitement, knew they were about to see a country artist take on Queen’s legendary 1975 hit. Nettles tackles the song head-on with her …

Atetose – Wikipédia, a enciclopédia livre
Atetose ou simplesmente movimentos involuntários anormais é um sintoma neuromotor caracterizado pelo movimento lento, involuntário, contorcido e com tremor dos dedos, mãos, …

Atetose - Dicio, Dicionário Online de Português
Significado de Atetose no Dicio, Dicionário Online de Português. O que é atetose: s.f. Neurologia Síndrome caracterizada por movimentos involuntários, lentos e ondulatórios,...

Atetose: Sintomas, Causas, Diagnóstico e Tratamento
Feb 19, 2025 · O que é atetose? Atetose é um distúrbio de movimento caracterizado por movimentos de contorção incontroláveis. Geralmente, eles afetam as mãos, braços e pés. O …

Atetose: um distúrbio do movimento - Melhor com Saúde
Dec 15, 2022 · A atetose é uma manifestação incomum de certas doenças neurológicas, especialmente dos danos anatômicos ou funcionais dos gânglios da base. A atetose é o …

O Que é: Atetose - Entenda Os Movimentos Involuntários
A atetose é um distúrbio neurológico caracterizado por movimentos involuntários, lentos e contorcidos, que afetam principalmente as extremidades, como mãos e pés. Esses …

Atetose: definição, causas, tratamento e sintomas
Jul 18, 2018 · Atetose é uma disfunção do movimento que inclui movimentos de contorção involuntários. Estes movimentos podem ser contínua, lenta, e laminagem. Eles também …

Atetose: Definição e Tratamento - Estudyando
Atetose é o termo médico para movimentos musculares involuntários, geralmente nas mãos ou braços, que ocorrem como resultado de danos ao cérebro. Especificamente, a atetose é …

Atetose - Definição - CCM Saúde
A atetose descreve os movimentos involuntários, principalmente no rosto, membros e tronco. Esses movimentos podem ter a forma de um rastejar lento sem nenhuma coordenação. A …

Significado de Atetose - O que é e Conceito no Dicionário
Significado de Atetose n.f. 1. (Medicina) Sucessão de gestos ou movimentos inconscientes, automáticos e vagarosos dos dedos, podendo também ser, embora que raramente, dos …

Significado de atetose - Dicionário online Caldas Aulete
(a.te.to.se) [ó] sf.1. Med. Estado patológico na forma de distúrbio motor, caracterizado pela impossibilidade de manter paradas as extremidades dos membros e a face, que apresentam …